Akuntansi Syariah: Akad Mudharabah

PENGERTIAN AKAD MUDHARABAH
Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner. (Syahdeini, 1999)
Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha rersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian tas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannnya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah.

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.

Skema Mudharabah

New Picture

Keterangan :
(1) Pemilik dana dan pengelola dana meyepakati akad mudharabah
(2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
(3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
(4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
(5) Jika Rugi ditanggung peniilik dana

B. JENIS AKAD MUDHARABAH
Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah muthlaqah, dan mudharabah musytarakah.

1) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. Mudharabah muqayyadah biasa disebut dengan mudharabah terikat (restricted mudharabah)
2) Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Mudharabah muthlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat (unrestricted mudharabah). Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akab mudharabah (modal dan usaha), ijab dab kabul atau persetujuan kedua belah pihak.
3) Mudharabah Musytarakah
Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

C. DASAR HUKUM AKAD MUDHARABAH
Menurut ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hak ini dapat diambil dari kisah Rosululloh yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rosulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam.

1. Al-Quran
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Alloh SWT.” (QS 62:10)
“……. Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Alloh Tuhannya ….” (QS 2:283)

2. As-Sunnah
Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)
“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasululloh SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah
• Rukun mudharabah ada empat, yaitu :
1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek mudharabah, berupa : modal dan kerja
3. Ijab Kabul/serah terima
4. Nisbah Keuntungan

• Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut.

1. Pelaku (Transaktor )
Investor biasa disebut dengan istilah shahibul maal atau rabhul maal, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib. Memiliki kompetensi beraktivitas antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit.
a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek mudharabah (Modal dan Kerja)
a. Modal
1. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
2. Modal harus tunai dan tidak utang.
3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabahnya.
5. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas seiizin pemilik dana.
6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
b. Kerja
1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan. Selling skill, management skill dan lain-lain.
2. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.
5. Dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggarang terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan pada mudharib, baik secara bertaha maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek mi, mudharabah tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Investasi mudharabah menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelolaudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut.
a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

3. Ijab dan Kabul
Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (an-taraddin minkum). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat unutk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

4. Nisbah Keuntungan
Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad mudharabah. Syarat pembagian keuntungan dalam investasi mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (nisbah) dari keunutngan sesuai kesepakatan, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
d. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
e. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
f. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut.

Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; mengalami kerugian tanpa adanya kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana unutk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dai pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.
Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannnya adalah sebagai berikut.
a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Berakhirnya Akad Mudharabah
Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq, 2008).
1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada.

Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah
Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan.
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah.
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah.
5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

3 thoughts on “Akuntansi Syariah: Akad Mudharabah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s