Konsep dan Perkembangan Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah serta Visi dan Misi Bank Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan Syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam RUU No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan alquran dan al hadist.

2. Visi Bank Syariah
Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)
3. Misi Bank Syariah
Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Konsep Dasar Bank Syariah

Syariah Islam memiliki keistimewaan tersendiri yaitu ajaran yang universal dan komprehensif. Dinilai komprehensif, karena syariat Islam adalah ajaran yang lengkap, dimana syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (muamalah). Aktivitas interaksi sesama manusia bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis: aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: konsumsi, investasi, simpanan.
Dalam aktivitas konsumsi, Islam melarang umat manusia untuk berfoya-foya (boros) seperti yang tercantum dalam Al-Quran 7:31 yang artinya: “makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan”. Doktrin al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan agar dapat dihimpun dan disalurkan dalam pembiayaan investasi.
Adanya bank syariah menjadi begitu penting untuk membantu para nasabah yang memiliki surplus simpanan dan menyalurkan kepada para investor yang membutuhkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian bank syariah berperan sebagai intermediate antara unit supply dan unit demand.
Bank syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko dan bagi hasil antara pemilik modal yang menyimpan dananya di bank, bank syariah sebagai pengelola modal, dan masyarakat peminjam modal atau pengelola usaha. Dimana pemilik modal akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah (prosentase) keuntungan bank dari kegiatan penyaluran modal kepada pihak ketiga. Semakin besar keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh pemilik modal. Oleh karena itu bank harus bisa selektif dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengurangi timbulnya resiko.
Secara garis besar transaksi yang diterapkan pada bank syariah berdasarkan lima konsep dasar aqad , yaitu:
1) Wadi`ah (simpanan)
Wadiah menurut istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Aqad wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Secara umum terdapat dua jenis wadiah, yaitu:
a. wadiah yad al-amanah (tustee depository), dalam bank syariah akad ini diaplikasikan pada jasa safe deposit box. jenis ini mempunyai karateristik sebagai berikut:
• harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan (bank).
• penerima titipan (bank) berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan. Dan penerima titipan tidak wajib menanggung kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan kecuali karena kelalaian dan keteledoran bank.
• sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (fee) kepada yang menitipkan.

b. Wadiah yad al-dhoman (guarantee depository)
pada dasarnya wadiah adalah yad al-amanah tetapi bisa berubah menjadi yad al-dhoman jika penerima titipan memanfaatkan atau menggunakan harta titipan. Dalam wadiah yad al-dhoman ini harta yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila terdapat hasil dari pemanfaatan harta titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penerima simpanan. Tidak ada kewajiban bagi penerima titipan untuk memberikan hasil tersebut kepada pemilik harta. Dalam bank syariah, akad wadiah yad al-dhoman diaplikasikan dalam produk tabungan dan giro.

2) Bagi hasil (syirkah)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pemilik modal dan bank, atau antara bank dan pengelola modal. Dalam bank syariah sistem ini diaplikasikan pada produk mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dapat dipergunakan sebagai produk pendanaan (tabungan dan deposito) dan juga pembiayaan pada pihak ketiga, sedangkan musyarakah lebih banyak dipergunakan sebagai produk pembiayaan.
Mudharabah adalah suatu akad dimana pemilik modal (shahibul mal) modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha (mudharib). Jika dalam mudharabah ditentukan persyaratan usaha tertentu, maka dinamakan mudharaba muqayyadah.dan apabila tidak ditentukan persyaratan dalam usaha yang akan dibiayai, maka dinamakan mudharabah mutlaqah.
Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal, dengan keuntungan dibagi sesama mereka sesuai dengan porsi yang disepakati. Diantara produk bank syariah yang mengaplikasikan musyarakah adalah modal ventura, dimana bank memberikan modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi, dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang.

3) Jual beli (tijarah)
Prinsip ini merupakan suatu sistem pembiayaan yang menerapkan tata cara jual beli. Prinsip ini dalam bank syariah diterapkan pada murabahah, salam, isthisna`.
a. Murabahah adalah suatu akad dimana bank membeli suatu barang atas permintaan nasabah lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Biasanya nasabah akan membayar dengan mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
b. Salam adalah jual beli barang yang belum ada dengan menyebut spesifikasi lengkap dan pembayaran dilakukan secara tunai di muka. Akad ini bisa dipraktekkan pada transaksi antara bank dengan petani, dan bank dengan agen beras. Dimana petani yang tidak punya atau kekurangan modal untuk menggarap sawahnya datang kepada bank dan bank akan menawarkan akad salam. Bank membeli beras yang akan dihasilkan dengan jumlah dan kwalitas yang ditentukan dengan pembayaran kontan di muka. Lalu bank menawarkan akad salam kepada agen.
c. Istishna`, yaitu jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/ kontraktor untuk membuatkan barang tersebut, dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati.

4) Sewa (al-ijarah)
Ijarah adalah menjual manfaat atau jasa dengan bayaran yang ditetapkan. dalam prakteknya prinsip sewa dibagi menjadi dua jenis: (1)sistem ijarah, sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. (2) ijarah al-muntahiyah bitamlik,merupakan penggabungan antara akad sewa dan jual beli. Dimana bank terlebih dahulu membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah, kemudian bank menyewakannya kepada nasabah dalam jangka waktu dan biaya sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, maka barang sewaan tersebut akan menjadi milik nasabah dengan melangsungkan akad jual beli. Jenis ijarah ini lebih banyak dipakai pada perbankan syariah karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untuk pemeliharaa aset, baik pada masa penyewaan atau setelahnya.

5) Prinsip jasa/ fee (al-ajr wa al-umulah)
prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: transfer, jual beli mata uang, bank garansi. Akad-akad ini menggunakan pola sebagai berikut:
a. Alih utang piutang (al-hawalah), perpindahan hutang nasabah (muhal) ke bank (muhal alaih). Mekanismenya, nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari suatu transaksi, kemudian bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang.
b. Sharf adalah transaksi pertukaran antara suatu mata uang dengan mata uang lain.
c. Wakalah (deputyship), yaitu suatu akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan pada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Wakalah juga bisa diterapkan untuk transfer dana nasabah kepada pihak lain.
d. Kafalah, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn, atau dengan menggunnakan sistem wadiah.
e. Rahn (gadai), menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan.
f. Qardh (soft and benevolent loan), pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali tanpa ada suatu imbalan. Aplikasinya dalam perbankan syariah dapat berupa al-qardh al-hasan yang disalurkan kepada usaha kecil. Dana yang disalurkan bersumber dari dana zakat, infaq dan shodaqoh.

C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan pertumbuhan industri perbankan syariah dapat meningkat hingga 15 persen dalam lima tahun mendatang. Walaupun pertumbuhan yang saat ini baru mencapai 3,9 persen dari total aset perbankan nasional, banyak kalangan melihat perbankan syariah nasional akan terus tumbuh mengingat situasi perekonomian Indonesia saat ini sangat mendukung peningkatan investasi dalam sektor tersebut. Perjalanan Bank syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dengan dasar UU No. 7 tahun 1992, walaupun pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil hanya sepintas diuraikan. Sistem bank syariah baru mulai dilirik sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika itu, Bank Indonesia melakukan uji kelayakan terhadap semua bank nasional, dan BMI yang baru berumur beberapa tahun dan sebagai satu-satunya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah menempati peringkat ke 43 dari 208 bank yang ada. Sejak itulah banyak bank konvensional mulai jatuh hati dengan bank syariah dan mulai memberikan dan menyelenggarakan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk baik dengan mengkonversi bank konvensionalnya dengan menjadi bank syariah sepenuhnya maupun hanya dengan membuka divisi atau cabang syariah. Hingga saat itu perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat terbilang cukup pesat, apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, yang membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Menurut data Bank Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dengan nilai aset per Januari 2012 adalah sebesar Rp115,3 triliun tumbuh 46 persen dibandingkan pada Januari 2011 yang senilai Rp78,2 triliun. Sedangkan aset 24 Unit Usaha Syariah (UUS) per Januari 2012 adalah Rp28,6 triliun tumbuh 63 persen dibandingkan Januari 2011 yang hanya berjumlah Rp17,9 triliun dan aset 155 Bank Perkreditan Rakyat Syariah per Januari 2012 ialah Rp3,61 triliun dibanding posisi Januari 2011 yaitu Rp2,77 triliun sehingga meningkat 30,1 persen. Prospek perbankan syariah terlihat sangat cerah, apalagi Professor of Banking and Financial Regulation Loughborough University, Maximilian JB Hall mengatakan industri perbankan syariah dapat bertahan dari krisis global karena tidak terkait dengan mekanisme pasar dan tanpa spekulasi. Di tahun 2010 pertumbuhan aset perbankan syariah global mencapai 8,9 persen dengan total aset sebesar 900 miliar dolar AS. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, seharusnya, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih meningkat dan tumbuh secara signifikan. Tentu saja masih banyak yang harus disiapkan oleh semua pihak yang terlibat, instrumen penting dalam perkembangan perbankan syariah antara lain pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi produk dan layanan kompetitif serta berbasis kekhususan untuk kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jika ketiga unsur itu dapat dipenuhi dan didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai untuk mempromosikan program syariah serta peningkatan instrumen syariah yang terkait, harapannya adalah terwujudnya iklim dan situasi yang ideal bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

D. Kendala Perkembangan Bank Syariah Indonesia
Meskipun perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat dalam lima tahun terakhir, namun tetap saja ada kendala seiring perjalanannya hingga saat ini. Jika di tinjau dari beberapa aspek maka dapat di simpulkan kendala bank syariah Indonesia hingga saat ini antara lain:
a) Belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai
Sumber daya manusia merupakan asset terpenting dalam industry manapun termasuk perbankan syariah. Minimnya SDM yang berkulaitas dan memilki semangat berekonomi syariah sangatlah minim. Hal ini terbukti dari sedikitnya universitas-universitas yang membuka kelas ekonomi syariah khususnya perbankan syariah[6]. Dalam kenyataanya SDM yang ada saat ini di bank syariah Indonesia merupakan pemain lama yang sebelumnya bekerja di bank konvensonal. Akibatnya pemikirin lama dan watak lama ikut serta dalam industry perbankan syariah sehingga perkembangan yang seharusunya signifikan dalam pencapaian target market share 2009 sebesar 5 % pun tidak tercapai.
b) Infrastruktur dan regulasi yang belum mendukung secara maksimal
Dukungan infrastruktur Islamic financial yang minim membuat perbankan syariah harus berlari tertatih tatih. Dr. Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Umum MES mengatakan bahwa infrastruktur perbankan syariah masih kurang dan perlu dukungan yang penuh dari pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia. Selain itu masalah regulasi-regulasi yang terkait dengan perbankan syariah harus diperjuangkan mengingat perbankan syariah Indonesia tidak dapat berdiri kokoh jika hanya dengan regulasi perbankan syariah itu sendir tanpa adanya dukungan dari regulasi terkait. Aries Mufti mengatakan bahwa regulasi terkait tersebut adalah Amandemen Undang-undang Zakat dan Undang-undang mikro syariah
c) Masih kecilnya total asset bank syariah Indonesia
Berdasarkan statistic perbankan syariah per september 2009 dapat dilihat bahwa total asset perbankan syariah sebesar 58,034 triliun. Secara statistika aset mengalami pertumbuhan sebesar 12,18 triliun secara yield on yield atau tumbuh sebesar 26,6 % dari 46,8 triliun di September 2008 menjadi 58,3 % di bulan september 2009 dengan demikian maka pangsa pasar total asset perbankn syariah terhadap total asset perbankan nasional meningkat dari 2,2 % menjadi 2,5 % di agustus 2009. Dana Pihak ketiga tumbuh sebesar 11,81 % secara yield on yield atau tumbuh 35,2 % dibandingkan dengan September 2008 menjadi 45,38 %. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga pertumbuhan perbankan nasional yang sebesar 21,04% pada periode yang sama, namun demikain laba bersih turun 23,5 persen yield on yield dari 613 milyar September 2008 menjadi 469 milyar pada September 2009.

Sumber:

Abdullah al-muslih & shalah al-shawi, fikih ekonomi keuangan islam, ter. Abu Umar Basyir, cet.pertama (Jakarta: Darul haq: 2004).
Muhammad, manajemen bank syariah, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 2005 ).
Abdullah Abdul Husain al-tariqi, ekonomi Islam prinsip dasar dan tujuan, terjemah: Irfan showani, cet.pertama (Yogyakarta: magistra insania press: 2004).
http://www.bi.go.id/web/id/
http://www.antaranews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s