Kampanye? Ngerti Dulu Deh Undang-undangnya

Gambar dari sciencebiotech.net

Saya coba angkat suara lagi nih. Mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tapi lewat Facebook dulu (pembahasan yang lain, kemarin udah lewat Blog). Yang lagi gencar-gencarnya kampanye, udah baca Undang-undang Pemilu belum? Udah tau batasan-batasannya belum? Atau malah kalian belum pernah tahu UU Pemilu? Hehe. Kasihan kalau belum. Selalu inget ya, sifat dasar dari UU adalah ketika UU ditetapkan dan diberlakukan, maka setiap warga negara Indonesia dianggap sudah mengetahui UU tersebut. Terus gimana kalau gak tahu? Eit! Gak ada alesan, gak usah ngatain orang bodoh kalau kitanya aja belum pintar. Jadi kitanya yang harus pro-aktif dan pintar. Kalau tidak, hati-hati, bisa dituntut lho.๐Ÿ™‚

Koreksi ya kalau Saya salah. UU paling terakhir yang menyangkut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah UU Nomor 42 Tahun 2008. Di situ diatur tata cara pemilu, kampanye, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemilu. Alhamdulillah sedikit-sedikit Saya sudah baca UU itu, dan menurut Saya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Gak semuanya Saya tulis sih, kalo mau tau lengkap baca sendiri. Berikut ini adalah ringkasan aja, yang menurut Saya harus kalian tahu. Simak dan baca pelan-pelan ya.๐Ÿ™‚

PASAL 1 Ayat 22

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

PASAL 6 Ayat 1

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Ayat 2

Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

BAB V HAK MEMILIH

PASAL 33

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

PASAL 37

Materi Kampanye meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.

PASAL 41 Ayat 1

Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang:

  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  5. mengganggu ketertiban umum;
  6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
  8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
  10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

PASAL 45

Pelanggaran atas larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PASAL 48 Ayat 2

Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.

PASAL 49 Ayat 2

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

PASAL 51 Ayat 2

Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

PASAL 66 Ayat 2

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

PASAL 158 Ayat 1

KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu.

Ayat 2

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

PASAL 159 Ayat 1

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ยฝ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Ayat 2

Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PASAL 163

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

โ€œDemi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.โ€

Janji Presiden (Wakil Presiden):

โ€œSaya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.โ€

PASAL 186 Ayat 2

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ketentuan:

  1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;
  2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  3. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  4. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang aman, damai, tertib, dan lancar.

PASAL 187 Ayat 2

Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU.

PASAL 188 Ayat 1

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

Ayat 4

Pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat 5

Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PASAL 195

Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

PASAL 197 Ayat 1

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

PASAL 232

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Pasangan Calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

PASAL 256

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

PASAL 262

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Gimana? Capek gak bacanya?๐Ÿ˜€ Ngatain orang bisa, ngejelekkin orang bisa, masa baca sama memahami tulisan aja gak bisa? Kasihan deh. Hehe, jangan ya. Jangan sampai mencaci orang lain, kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dilarang begitu, apalagi sampai terpecah belah. Wah kalau sampe musuhan, kalah dong sama anak TK yang inget banget arti Bhinneka Tunggal Ika.๐Ÿ™‚

Saya adalah pemilih, Saya menggunakan hak pilih Saya. Ingat! Hak lho ya, bukan kewajiban. Hak mengandung sifat boleh, bukan wajib. Tapi jangan sampai pada jadi golput juga, kan udah ada hadits Nabi mengenai keharusan kita memilih pemimpin (baca blog Saya sebelumnya).

Nah. Apakah menurut kalian Pemilu 2014 ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan di UU? Jawab aja itu di hati kalian masing-masing ya.

Menurut Saya, setelah mengetahui UU itu, seharusnya sudah tidak ada lagi yang namanya ribut-ribut kampanye. Saling menjelekkan. Saya tau sih, ketika hanya ada dua hal yang diperbandingkan, maka jika yang satu dianggap lebih maka secara tidak langsung yang satunya lagi akan dianggap kurang. Tetapi, bukan berarti kita boleh lho seperti itu. Kan udah dilarang ama UU. Kenapa masih kaya gitu?

Saya sempet sedih. Ngeliat temen-temen Saya perang argumen di media sosial mengenai jagoannya. Saya semakin sedih ketika banyak sekali orang-orang yang sangat Saya hormati juga melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh UU. Sekarang, proses penghitungan suara sedang digelar. Marilah kita berdoa, bukan untuk kemenangan masing-masing Calon, melainkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin negeri ini, marilah kita doakan pemimpin kita kelak agar mampu membawa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

So. Stop fanatisme. Stop sarkasme. Stop narsisme. Junjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Karena jika bukan itu, apalagi yang bisa mempersatukan Indonesia?๐Ÿ™‚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s