Kasus Korupsi Pegadaian Syariah

Mohon perhatikan:

Tulisan ini adalah kutipan dari tugas Saya pada saat kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, tentang Kasus Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Saya memilih Kasus di Pegadaian Syariah karena di kelas jarang yang mengambil lembaga ini. Tujuan dari tugas ini adalah untuk membahas solusi yang tepat untuk mengatasi kasus atau masalah yang terjadi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, dalam hal ini khususnya Pegadaian Syariah.

Tulisan yang Saya bagikan di blog Saya ini murni untuk membantu teman-teman yang membutuhkan dalam mengerjakan tugas ketika menjalani pendidikan terkait, dan Saya tegaskan tidak ada maksud lain.

Kasus Pegadaian Syariah yang Saya ambil adalah Kasus Korupsi pada Pegadaian Syariah di daerah Aceh Unit Syariah Pegadaian Beurawe dan Ketapang sekitar tahun 2013-2014. Materi dan bahan Saya dapatkan dari internet dan Saya sebutkan dalam sumber di dalam tulisan ini.

Terimakasih, mohon koreksi dan tambahan, dan semoga bermanfaat.


lawankorupsi1
Sumber: http://blue.web.id/wp-content/uploads/2016/01/LawanKorupsi1.jpg

KASUS KORUPSI PEGADAIAN SYARIAH ACEH (UNIT SYARIAH BEURAWE DAN KETAPANG) TAHUN 2013-2014

PENDAHULUAN

Sebelum masuk ke pembahasan, Saya mencoba memaparkan pemahaman Saya sendiri mengenai pegadaian syariah. Kali ini Saya memperoleh pemahaman setelah membaca post pada blog di internet.

Konsep Lembaga Keuangan Syariah                                                                              

Lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan (claims); yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan (contohnya simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran & transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat.

Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah, pasar modal syariah, dan lainnya, BPRS, BMT, dan lainnya.

Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.

Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

  1. Akad Rahn, Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
  2. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi:

  1. Orang yang berakad: yang berhutang (rahin) dan yang berpiutang (murtahin).
  2. Sighat ( ijab qabul)
  3. Harta yang dirahnkan (marhun)
  4. Pinjaman (marhun bih)

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

  1. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
  2. Marhun Bih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
  3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya,milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
  4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
  5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi,biaya penyimpanan,biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

  1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
  2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- ( sembilan puluh rupiah ) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
  3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk;

  1. melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
  2. mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
  3. atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

PEMBAHASAN

Kurang lebih seperti itu gambaran dari produk Pegadaian Syariah yang ada di Indonesia, yang Saya kutip dari blog seseorang bernama Eko Budiawan yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2013 (http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html).

Sama seperti produk-produk keuangan lainnya yang tidak luput dari kekurangan dan ancaman kejahatan. Pegadaian Syariah pun mengalami hal yang sama. Contohnya seperti yang terjadi di Unit Syariah Pegadaian Beurawe dan Keutapang Aceh sekitar tahun 2013-2014. Untuk lebih jelasnya, Saya kutip beberapa berita terkait yang menceritakan kasus kejahatan ini.

Polisi ungkap korupsi Pegadaian Aceh Rp1,8 miliar

Jumat, 29 Agustus 2014 17:18 WIB | 5.539 Views

Pewarta: M Haris SA

Banda Aceh (ANTARA News) – Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap dan menetapkan seorang tersangka dugaan korupsi PT Pegadaian (Persero) dengan nilai kerugian mencapai Rp1,8 miliar lebih. Kepala Polresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan melalui Kepala Satreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Supriadi SH MH pada Jumat mengatakan tersangka bernama Muhammad Taufik. “Tersangka Muhammad Taufik merupakan orang dalam, pengelola unit syariah di kantor pegadaian Beurawe dan Keutapang, Banda Aceh,” ungkap Kompol Supriadi.

Kasus tersebut berawal dari laporan Toni Azhar, kepala Kantor PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lambaro, Aceh Besar. Yang bersangkutan melapor karena ada dugaan penggelapan uang pegadaian pada 2013-2014. Berdasarkan laporan tersebut, sebut dia, jajaran Satreskrim Polresta Banda Aceh menyelidikinya. Hasilnya, ditemukan bukan penggelapan, tetapi tindak pidana korupsi.

Tersangka Muhammad Taufik yang jabatannya pengelola unit kantor Beurawe dan Keutapang diduga membuat kredit fiktif serta pinjaman tanpa jaminan utuh. “Maksud tanpa jaminan utuh ini seperti BPKB ada, tetapi tidak disertai fisik mobil. Kalau di pegadaian, kan jaminannya fisik mobil,” ungkap Kompol Supriadi. Akibat perbuatannya tersebut, kata dia, PT Pegadaian dirugikan mencapai Rp1,8 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

“Berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kasus ini sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, Selasa (26/8). Adapun barang bukti dua unit minibus Toyota Innova BL 764 JE dan BL 708 JR, serta minibus Toyota Avanza BL 777 DR,” kata kata Kompol Supriadi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2014

http://www.antaranews.com/berita/450921/polisi-ungkap-korupsi-pegadaian-aceh-rp18-miliar


 

Pimcab Pegadaian Syariah Disidang

Jumat, 17 April 2015 14:11

* Terkait Pencairan Kredit Gadai Fiktif

BANDA ACEH – Pemimpin Cabang (Pimcab) PT Pegadaian Syariah di Lambaro, Banda Aceh, Toni Azwar, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan senilai Rp 1.845 609.000. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (16/4), dipimpin Samsul Qamar MH didampingi hakim anggota Said Husein SH dan Syaiful Has’ari SH.

Dalam sidang itu, Toni didakwa ikut terlibat dalam pencairan dana tersebut, karena tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya sebagai pimpinan, sehingga Muhammad Taufik (sudah divonis enam tahun penjara) selaku pengelola pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, Banda Aceh dan pengelola Unit Persero Keutapang, Aceh Besar, bisa mencairkan uang tersebut tanpa sepengetahuannya. Pencairan dana itu dilakukan dalam rentang waktu Juli-Desember 2013.

“Terdakwa tidak melakukan pengawasan seperti tidak melakukan pemeriksaan hitungan, taksiran, dan isi, sehingga apabila terjadi penyimpangan tidak dapat diketahui dan dicegah secara dini,” baca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh Lena Rosdiana Aji SH. Kasus itu juga menyeret Elfina (berkas terpisah) selaku nasabah di pegadaian tersebut yang juga masih dalam proses persidangan.

Dalam sidang kemarin, Lena antara lain menyebutkan, Toni Azwar selaku Pimcab tidak merahasiakan password username kepala cabang dalam penggunaan sistem komputerisasi menyangkut proses kredit pada bawahannya. Sehingga tidak ada pengendalian darinya terhadap kegiatan operasional administrasi dan keuangan Unit Pegadaian Syariah (UPS).

Selain itu, Toni juga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengelola unit, bahkan menyetujui langsung setiap pemberian kredit. Sehingga, membuat Muhammad Taufik (saat menjabat sebagai pengelola unit) leluasa mengeluarkan dana pinjaman tanpa agunan terhadap 11 nasabah di UPS Beurawe, dan empat nasabah di UPS Keutapang.

Padahal, Pimcab Pegadaian Syariah Lambaro yang membawahi beberapa unit mempunyai tugas dan tanggung jawab di antaranya, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, adminintrasi dan keuangan kantor cabang dan UPC. Juga mengendalikan pengelolaan kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu, dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD, serta menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, perbuatan Toni Azwar bersama Taufik dan Elfina telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.845 609.000. Terkait hal itu, JPU mendakwa Toni Azwar dengan Pasal 2 (memperkaya diri sendiri) dan Pasal 3 (menyalahi wewenang) Undang-Undang Tipikor. Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung Kamis, 23 April 2015.(mz)

Editor: bakri

Sumber: Serambi Indonesia

http://aceh.tribunnews.com/2015/04/17/pimcab-pegadaian-syariah-disidang

Terdakwa Mengaku tak Pernah Pinjam Uang di Pegadaian

Rabu, 17 Juni 2015 13:55

* Sidang Kasus Korupsi Rp 1,8 M

BANDA ACEH – Terdakwa Elfina mengaku tak pernah meminjam uang menggunakan agunan mobil fiktif pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe. Tapi, terdakwa meminjam uang pada Muhammad Taufik yang saat itu bekerja sebagai karyawam Pegadaian dan peminjaman itu tanpa dilengkapi dengan tanda terima.

Pengakuan itu disampaikan pengacara terdakwa, Najmuddin SH dalam nota pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (15/6). Pembelaan itu disampaikan pengacara menanggapi dakwaan jaksa terhadap kliennya terkait kasus dugaan korupsi dana milik UPS Beurawe senilai Rp 1,8 miliar dengan cara memberi agunan mobil fiktif.

“Pinjaman itu hanya didasarkan pada kepercayaan saja. Terhadap adanya kerugian pada PT Pegadaian, yang bertanggung jawab adalah Muhammad Taufik. Namun, bila terdakwa ingin membayar pinjaman, harus kepada Muhammad Taufik, bukan kepada PT Pegadaian,” jelas Najmuddin.

Selain itu, tambah Najmuddin, menurut keterangan saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Hasbullah SE, terdakwa Elfina pernah meminjam uang langsung kepada Muhammad Taufik. Namun terdakwa tidak mengetahui uang itu diambil dari Pegadaian oleh Muhammad Taufik.

Karena itu, dia menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa sungguh sangat tidak beralasan. Begitupun, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga tidak terpenuhi. “Untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari unsur tersebut,” katanya di hadapan JPU Kejari Banda Aceh.

Usai mendengar pembacaan nota pembelaan terdakwa, majelis hakim yang dipimpin Samsul Qamar MH didampingi hakim anggota Said Husein SH dan Syaiful Has’ari SH menunda sidang hingga Senin, 22 Juni mendatang.(mz)

Editor: bakri

http://aceh.tribunnews.com/2015/06/17/terdakwa-mengaku-tak-pernah-pinjam-uang-di-pegadaian

 

KESIMPULAN (MASALAH DAN SOLUSI)

Saya akan mencoba menceritakan kembali kasus tindakan kejahatan ini dari tiga berita di atas dengan lebih ringkas dan sederhana:

  1. Pihak-pihak yang bersangkutan:
    1. Toni Azhar: Kepala Kantor PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lambaro, Aceh Besar;
    2. Muhammad Taufik: Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kantor Beurawe dan Keutapang;
    3. Elfina: Nasabah peminjam uang.
  2. Kasus: Pencairan Kredit Gadai (RAHN) Fiktif Tanpa Barang Jaminan Senilai Rp1.845.609.000.
  3. Rentang waktu kasus terjadi: Juli-Desember 2013.
  4. Kasus tersebut berawal dari laporan Toni Azhar, kepala Kantor PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lambaro, Aceh Besar. Dia melapor karena ada dugaan penggelapan uang pegadaian pada 2013-2014.
  5. Salah satu nasabah yang bernama Elfina mengaku tak pernah meminjam uang menggunakan agunan mobil fiktif pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe. Melainkan meminjam uang pada Muhammad Taufik tanpa dilengkapi dengan tanda terima. Elfina meminjam uang langsung kepada Muhammad Taufik. Namun tidak mengetahui uang itu diambil dari Pegadaian oleh Muhammad Taufik.
  6. Muhammad Taufik sebagai pengelola unit kantor Beurawe dan Keutapang diduga membuat kredit fiktif serta pinjaman tanpa jaminan utuh. (BPKB ada, tetapi tidak disertai fisik mobil). Di pegadaian, umumnya jaminannya fisik mobil.
  7. Pencairan dana yang berasal dari tindakan tersebut diduga digunakan untuk memperkaya diri sendiri, baik oleh Muhammad Taufik dan Toni Azhar.
  8. Toni didakwa ikut terlibat dalam pencairan dana tersebut, karena tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya sebagai pimpinan, sehingga Muhammad Taufik bisa mencairkan uang tersebut tanpa sepengetahuannya. Dia tidak melakukan pengawasan, seperti tidak melakukan pemeriksaan hitungan, taksiran, dan isi, sehingga apabila terjadi penyimpangan tidak dapat diketahui dan dicegah secara dini. Selaku Pimcab, Tony tidak merahasiakan password username kepala cabang dalam penggunaan sistem komputerisasi menyangkut proses kredit pada bawahannya. Sehingga tidak ada pengendalian darinya terhadap kegiatan operasional administrasi dan keuangan Unit Pegadaian Syariah (UPS).
  9. Selain itu, Toni bahkan menyetujui langsung setiap pemberian kredit. Sehingga, membuat Muhammad Taufik leluasa mengeluarkan dana pinjaman tanpa agunan terhadap 11 nasabah di UPS Beurawe, dan empat nasabah di UPS Keutapang.
  10. Pimcab Pegadaian Syariah Lambaro yang membawahi beberapa unit mempunyai tugas dan tanggung jawab di antaranya adalah sebagai berikut:
    1. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, adminintrasi, dan keuangan kantor cabang dan UPC,
    2. mengendalikan pengelolaan kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu, dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD,
    3. menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Kesimpulan yang bisa Saya petik dari kasus tersebut adalah:

  1. Kasus tersebut disebabkan oleh terjadinya kekurangan pada 2 faktor utama dalam perusahaan yaitu:
    1. Faktor sistem pengendalian intern,
    2. Faktor manusia
  2. Kemudian, dari faktor-faktor tersebut dijabarkan dalam beberapa unsur kesalahan yang luar biasa, yaitu:
    1. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin cabang. Entah disengaja atau tidak. Menurut Saya, sudah seharusnya seseorang yang bekerja menjadi pimpinan itu komitmen terhadap kompetensi dan tanggung jawabnya. Terlebih lagi, kantor yang dipimpin adalah kantor Pegadaian Syariah yang dianggap oleh masyarakat awam sebagai tempat yang amanah dalam melaksanakan transaksi dan mengelola hasilnya.
    2. Tidak adanya kepedulian yang dilakukan oleh pemimpin cabang yang dibuktikan dari tindakan tidak adanya kerahasiaan password dan username. Di zaman sekarang yang serba canggih ini, password dan username memegang peranan penting dalam banyak kegiatan. Dalam usaha, kedua hal tersebut dapat diartikan sebagai pihak yang membuat, bertanggung jawab, mengotorisasi, memiliki wewenang dan hak, menjalankan kewajiban, dan lainnya. Jika kedua hal tersebut dengan bebasnya diketahui oleh orang lain, maka tindakan ini bisa diartikan bahwa si pemilik tidak peduli dengan tanggung jawabnya.
    3. Penyalahgunaan wewenang dan tindakan egois yang dilakukan oleh pengelola. Hal ini terbukti dari terjadinya tindakan kejahatan tersebut. Pengelola dapat menggunakan akses dan wewenang sebagai pemimpin cabang dalam transaksi. Hal ini merupakan kesalahan besar yang dapat berujung pada kerugian.
    4. Tidak adanya sistem pengendalian intern yang mampu mencegah tindakan yang menyimpang dan merugikan. Kalau sistemnya dibuat dengan bagus dan ketat, Saya rasa kesalahan-kesalahan ini dapat dikurangi secara signifikan.
  3. Dari unsur-unsur kesalahan yang Saya jabarkan di atas, Saya akan coba memberikan solusinya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mencegah supaya tidak terjadi lagi:
    1. Memilih orang yang tepat dan terus melatih orang hingga menjadi orang yang hebat. Saya pernah diajarkan oleh guru Saya bahwa seorang manusia itu harus memiliki sifat jujur, bisa dipercaya, tidak ada yang disembunyikan, dan cerdas. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tertuang dalam Al Qur’an yang artinya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [Al Ahzab 21]. Jika hal tersebut diimplementasikan dengan baik oleh pegadaian syariah dalam memilih calon karyawan, dan mendidik, melatih, serta mengarahkan para karyawan. Maka tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan dapat dikurangi. Jika diringkas, maka dari awal sudah harus mampu memilih orang yang tepat. Kemudian harus terus mesupervisi karyawan dengan baik agar memiliki empat sifat di atas.
    2. Membangun sistem pengendalian intern (SPI) yang baik. Yang sudah Saya pelajari dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ada 5 komponen yang terkait dengan SPI yakni:
      1. Lingkungan Pengendalian, faktor-faktor yang harus diterapkan terkait dengan komponen ini adalah:
        1. Integritas dan nilai etik (moral);
        2. Komitmen terhadap kompetensi;
        3. Struktur organisasi; dan
        4. Pemberian tanggung jawab dan wewenang.
      2. Penaksiran Resiko, maksudnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis resiko, kemudian menemukan cara untuk mengelola resiko yang ada.
      3. Aktivitas Pengendalian, berkaitan dengan:
        1. Review kinerja;
        2. Pengolahan informasi;
        3. Pengendalian fisik; dan
        4. Pemisahan fungsi dan tugas.
      4. Informasi dan Komunikasi, berkaitan dengan: pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi supaya pegawai melaksanakan tanggung jawab mereka.
      5. Evaluasi dan monitoring, bisa dibilang juga sebagai pemantauan. Proses inilah yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Jika 5 komponen tersebut dijalankan dengan baik dan benar, serta berlandaskan pada:

1. Aqidah (keyakinan), bahwa tiada Tuhan selain Allah, adanya hari penghitungan dan pembalasan,

2. Akhlak (budi pekerti), yang baik, sesuai etika, dan yakin bahwa Allah melihat semua perilaku kita,

3. Syariah (hukum), sesuai/tunduk dengan peraturan yang berlaku pada kehidupan.

Maka tindakan kejahatan baik berupa penggelepan dana, korupsi, pencurian, dan lainnya dapat dihapuskan atau minimal dikurangi.

3. Sosialisasi, edukasi, dan peringatan kepada nasabah. Sudah sepatutnya untuk terus mengingatkan kepada nasabah agar lebih kritis dalam bertransaksi keuangan di pegadaian Syariah (atau di tempat lainnya). Mengedukasi mereka mengenai peraturan, hak, dan kewajibannya sebagai seorang nasabah. Diikuti juga dengan kepedulian nasabah terhadap sesama. Alangkah indahnya jika nasabah juga saling mengingatkan satu sama lainnya untuk tidak membiarkan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s